Lomba Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemnPAN-RB) menyelenggarakan  perlombaan Penemuan Layanan  Masyarakat  2017. Bagi siapa saja yang ingin mengikutinya maka bias melakukan Pendaftaran dimulai tanggal 1 November 2016  sampai dengan   17 Februari 2017   para pendaftar harus menyertakan  proposal Penemuan   pelayanan publik   melalui  online     pada  website   menpan.go.id.

Menurut jadwal yang dibuat maka direncanakan   bahwa  pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada  40 Inovasi Pelayanan  Publik terbaik Tahun 2017  akan dilaksanakan  pada bulan Juli 2017.

Kompetisi yang dilakukan ini adalah yang ke empat kalinya  yang tujuannya adalah memberikan dorongan   untuk meningkatkan   mutu pelayanan yang diberikan pada masyarakat   , baik kementerian, lembaga, pemda maupun BUMN/BUMD. Dalam   penyelenggaraan  perlombaan pada masa sebelumnya  atau pada beberapa tahun yang  lalu   ternyata      instansi pemerintah   berusaha untuk meningkatkan  dan mengembangkan  kualitas pelayanan  supaya lebih baik .

untuk mengakselerasi perbaikan pelayanan, Kementerian PANRB  memberikan dukungan positif  dan memberikan fasilitas yang diperlukan   dalam usaha  replikasi  penemuan  yang dinilai berguna   dan baik. Bahkan, dalam berbagai kesepatan, Menteri PANRB  menegaskan agar inovasi yang  baik diimplimentasika  pada instansi lain. Diharapakan kepada semua instansi yang belum menerapkan pelayanan public yang baik agar dapat meniru   instansi yang telah melaksanakan pelayanan public yang baik.

“Tidak perlu studi banding, cukup dengan meniru inovasi yang sudah ada,” ujarnya.

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa mengungkapkan, kompetisi kali ini bertujuan untuk menjaring, menetapkan dan menggunakan inovasi yang terpilih sebagai bahan transfer teknologi dan replikasi inovasi pelayanan publik.

Dijelaskan, dalam kompetisi kali ini dikelompokkan ke dalam empat kategori inovasi. Pertama, kategori tata kelola pemerintahan, yang meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik.

Kategori kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketiga, perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial; dan keempat, pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung.

Diah mengajak segenap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk mengajukan inovasinya dan menjadi peserta kompetisi.